Potensi dan Kendala Pengembangan Pariwisata
 |
| Pantai Walengkabola, Kab. Muna yang kini jadi objek wisata. |
POTENSI pengembangan pariwisata sangat terkait dengan lingkungan hidup dan sumberdaya. Menurut Fandeli (1995:48-49), sumberdaya pariwisata adalah unsur fisik lingkungan yang statik seperti: hutan, air, lahan, margasatwa, tempat-tempat untuk bermain, berenang dan lain-lain. Karena itu pariwisata sangat terkait dengan keadaan lingkungan dan sumberdaya. Ditambahkan pula bahwa Indonesia yang memiliki keragaman sumberdaya yang tersebar pada ribuan pulau, dengan lautannya yang luas memiliki potensi yang baik untuk kegiatan pariwisata.
Data dari BPS (1999) menunjukan bahwa luas lautan Indonesia 7,9 juta km² atau 81% dari luas keseluruhan, dan luas daratannya 1,9 juta km². Daratan memiliki ratusan gunung dan sungai, hutannya seluas 99,5 juta ha yang terdiri dari 29,7 juta ha hutan lindung dan 29,6 juta ha hutan produksi, serta ratusan bahkan ribuan jenis flora dan faunanya. Unsur-unsur ini merupakan potensi yang dapat dikembangkan bagi kegiatan pariwisata.
Dari berbagai sumber informasi dan surat kabar, diberitakan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi di daerah-daerah yang belum dikembangkan atau dijadikan daerah tujuan wisata (DTW). Sekitar 212 obyek wisata, berupa peninggalan bersejarah, gunung, air tejun, danau, hutan, dan lain-lain yang ada di Sumatera Selatan yang belum dikelola (Suara Pembaruan, 11-12-1999:12). Daerah Lampung yang kaya dengan peninggalan-peninggalan bersejarah, gunung-gunung, pantai-pantai dan berbagai keindahan alam yang terukir pada beberapa lokasi, belum dijadikan obyek wisata secara optimal (Suara Pembaruan, 22-12-1999:10). NTT yang kaya akan obyek wisata laut juga belum dikembangkan (Suara Pembaruan, 27 Juli 1999:10), dan masih banyak obyek wisata lainnya yang belum dimanfaatkan sebagai DTW guna mendatangkan keuntungan secara sosial ekonomi.
Sumberdaya alam hayati, seperti Taman Nasional Tanjung Puting (Kaltim), Taman Nasional Ujung Kulon (Jabar), Taman Nasional Komodo (NTT) dan berbagai sumberdaya alam hayati lainnya, merupakan potensi bagi sasaran kunjungan pariwisata (Suara Pembaharuan, 17 Sept. 1999:8).
Selain itu, Indonesia dengan keragaman suku, agama dan ras (SARA) yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, berupa tari-tarian dan upacara-upacara adat juga merupakan hal yang sangat potensial bagi pengembangan pariwisata. Memang diakui bahwa dengan keragaman SARA tersebut juga mengandung potensi konflik yang seringkali dapat menimbulkan kerusuhan sosial. Karena itu dalam rangka pengembangan pariwisata, selain terdapat sejumlah potensi yang dapat diandalkan, juga terdapat sejumlah hal yang dapat menjadi kendala.
Adapun kendala-kendala yang akan dihadapi dalam pengembangan pariwisata, antara lain adalah: pertama, sering timbulnya konflik dan kerusuhan sosial serta situasi dan konsisi politik yang masih memanas, berakibat pada kurang terjaminnya keamanan bagi para wisatawan. Menurut Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya, Marzuki Usman bahwa akibat berbagai kerusuhan yang sering terjadi selama tahun 1998, terjadi penurunan jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia sekitar 16,35% dibanding tahun 1997, yaitu pada tahun 1997 wisatawan asing yang datang sejumlah 5,1 juta orang, pada tahun 1998 hanya 4,3 juta orang (Kompas, 28 April 1999:3). Disebutkan pula bahwa banyak biro perjalanan yang membatalkan perjalanan wisatanya ke Indoesia karena alasan keamanan. Melihat akan adanya penurunan tersebut, dapat dibayangkan berapa besar kerugian yang dialami, apalagi bila dikaitkan dengan biaya-biaya promosi yang telah dikeluarkan.
Kedua, rendahnya mutu pelayanan dari para penyelenggara pariwisata, persaingan yang tidak sehat di antara para penyelenggara pariwisata serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pelindungan konsumen yang sangat ditekankan di Eropa, Amerika dan Australia, merupakan kendala yang sangat menghambat pariwisata di Indonesia (Suara Pembaruan, 17 Sept. 1999:8)
Ketiga, rendanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan pariwisata merupakan kendala. Sebab banyak rencana pengembangan yang gagal karena kurang mendapat dukungan dari masyarakat akibat rendahnya kesadaran tersebut. Hal ini dapat dilihat pada contoh kasus pengembangan pariwisata di Sungai Barito, Banjarmasin dengan Program Pasar Apung (PPA). Dalam pelaksanaan PPA masyarakat diberi dana untuk pengecetan sampan-sampan miliknya, tetapi dana tersebut tidak digunakan untuk mengecet sampannya tetapi untuk hal yang lain (Kompas, 23 Januari 1999).
Keempat, kurangnya modal dan rendahya sumberdaya manusia, terutama tenaga yang terampil dan profesional dalam hal manajerial di bidang pariwisata merupakan kendala yang seringkali muncul terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Suara Pembaruan, 5 Peb. 1999:10). Sumberdaya manusia merupakan komponen utama dan penentu, terutama dalam menjalan pekerjaan pada jajaran frontlinters, yakni mereka yang bertugas memberikan pelayanan langsung kapada para wisatwan (Suara Karya, 25 Pebruari 1998:8).
Kelima, sistem transportasi yang belum memadai seringkali menjadi kendala dalam pariwisata yang perlu ditinjau kembali, untuk meningkatkan pelayannya dari segi kualitas maupun kuantitasnya (Suara Pembaruan, 17 Sept. 1999:8).
Keenam, pengelolaan pariwisata yang bersifat top-down merupakan salah satu kendala yang banyak menghambat pariwisata, terutama pada masa Orde Baru yang terlalu otoriter dan sentralistis (Kompas, 23 Januari 1999:2). Selama ini, banyak DTW yang tidak dikembangkan karena berbagai keterbatasan dari pemerintah pusat, sementara itu pihak swasta dan pemerintah daerah harus menunggu petunjuk dari pemerintah pusat.
Data dari BPS (1999) menunjukan bahwa luas lautan Indonesia 7,9 juta km² atau 81% dari luas keseluruhan, dan luas daratannya 1,9 juta km². Daratan memiliki ratusan gunung dan sungai, hutannya seluas 99,5 juta ha yang terdiri dari 29,7 juta ha hutan lindung dan 29,6 juta ha hutan produksi, serta ratusan bahkan ribuan jenis flora dan faunanya. Unsur-unsur ini merupakan potensi yang dapat dikembangkan bagi kegiatan pariwisata.
Dari berbagai sumber informasi dan surat kabar, diberitakan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi di daerah-daerah yang belum dikembangkan atau dijadikan daerah tujuan wisata (DTW). Sekitar 212 obyek wisata, berupa peninggalan bersejarah, gunung, air tejun, danau, hutan, dan lain-lain yang ada di Sumatera Selatan yang belum dikelola (Suara Pembaruan, 11-12-1999:12). Daerah Lampung yang kaya dengan peninggalan-peninggalan bersejarah, gunung-gunung, pantai-pantai dan berbagai keindahan alam yang terukir pada beberapa lokasi, belum dijadikan obyek wisata secara optimal (Suara Pembaruan, 22-12-1999:10). NTT yang kaya akan obyek wisata laut juga belum dikembangkan (Suara Pembaruan, 27 Juli 1999:10), dan masih banyak obyek wisata lainnya yang belum dimanfaatkan sebagai DTW guna mendatangkan keuntungan secara sosial ekonomi.
Sumberdaya alam hayati, seperti Taman Nasional Tanjung Puting (Kaltim), Taman Nasional Ujung Kulon (Jabar), Taman Nasional Komodo (NTT) dan berbagai sumberdaya alam hayati lainnya, merupakan potensi bagi sasaran kunjungan pariwisata (Suara Pembaharuan, 17 Sept. 1999:8).
Selain itu, Indonesia dengan keragaman suku, agama dan ras (SARA) yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, berupa tari-tarian dan upacara-upacara adat juga merupakan hal yang sangat potensial bagi pengembangan pariwisata. Memang diakui bahwa dengan keragaman SARA tersebut juga mengandung potensi konflik yang seringkali dapat menimbulkan kerusuhan sosial. Karena itu dalam rangka pengembangan pariwisata, selain terdapat sejumlah potensi yang dapat diandalkan, juga terdapat sejumlah hal yang dapat menjadi kendala.
Adapun kendala-kendala yang akan dihadapi dalam pengembangan pariwisata, antara lain adalah: pertama, sering timbulnya konflik dan kerusuhan sosial serta situasi dan konsisi politik yang masih memanas, berakibat pada kurang terjaminnya keamanan bagi para wisatawan. Menurut Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya, Marzuki Usman bahwa akibat berbagai kerusuhan yang sering terjadi selama tahun 1998, terjadi penurunan jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia sekitar 16,35% dibanding tahun 1997, yaitu pada tahun 1997 wisatawan asing yang datang sejumlah 5,1 juta orang, pada tahun 1998 hanya 4,3 juta orang (Kompas, 28 April 1999:3). Disebutkan pula bahwa banyak biro perjalanan yang membatalkan perjalanan wisatanya ke Indoesia karena alasan keamanan. Melihat akan adanya penurunan tersebut, dapat dibayangkan berapa besar kerugian yang dialami, apalagi bila dikaitkan dengan biaya-biaya promosi yang telah dikeluarkan.
Kedua, rendahnya mutu pelayanan dari para penyelenggara pariwisata, persaingan yang tidak sehat di antara para penyelenggara pariwisata serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pelindungan konsumen yang sangat ditekankan di Eropa, Amerika dan Australia, merupakan kendala yang sangat menghambat pariwisata di Indonesia (Suara Pembaruan, 17 Sept. 1999:8)
Ketiga, rendanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan pariwisata merupakan kendala. Sebab banyak rencana pengembangan yang gagal karena kurang mendapat dukungan dari masyarakat akibat rendahnya kesadaran tersebut. Hal ini dapat dilihat pada contoh kasus pengembangan pariwisata di Sungai Barito, Banjarmasin dengan Program Pasar Apung (PPA). Dalam pelaksanaan PPA masyarakat diberi dana untuk pengecetan sampan-sampan miliknya, tetapi dana tersebut tidak digunakan untuk mengecet sampannya tetapi untuk hal yang lain (Kompas, 23 Januari 1999).
Keempat, kurangnya modal dan rendahya sumberdaya manusia, terutama tenaga yang terampil dan profesional dalam hal manajerial di bidang pariwisata merupakan kendala yang seringkali muncul terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Suara Pembaruan, 5 Peb. 1999:10). Sumberdaya manusia merupakan komponen utama dan penentu, terutama dalam menjalan pekerjaan pada jajaran frontlinters, yakni mereka yang bertugas memberikan pelayanan langsung kapada para wisatwan (Suara Karya, 25 Pebruari 1998:8).
Kelima, sistem transportasi yang belum memadai seringkali menjadi kendala dalam pariwisata yang perlu ditinjau kembali, untuk meningkatkan pelayannya dari segi kualitas maupun kuantitasnya (Suara Pembaruan, 17 Sept. 1999:8).
Keenam, pengelolaan pariwisata yang bersifat top-down merupakan salah satu kendala yang banyak menghambat pariwisata, terutama pada masa Orde Baru yang terlalu otoriter dan sentralistis (Kompas, 23 Januari 1999:2). Selama ini, banyak DTW yang tidak dikembangkan karena berbagai keterbatasan dari pemerintah pusat, sementara itu pihak swasta dan pemerintah daerah harus menunggu petunjuk dari pemerintah pusat.
Categories:
Jurnalistik
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar