Artikel Ilmu Komunikasi

Oleh: La Taya (Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP_UNHALU)

Politik media merupakan sebuah sistem politik, politisi secara individual dapat terus menambah ruang  privat  dan  publiknya,  sehingga mereka  tetap  dapat mengurusi masalah  politik  ketika  ia tengah  duduk  di  kursi  kerjanya,  yaitu  melalui  komunikasi  yang  bisa  menjangkau  masyarakat sasarannya melalui media massa. 

Hal ini berarti politisi media berdiri berlawanan dengan sistem yang lebih dulu ada, yakni politik partai. Dalam pengertian konvensional, politisi berupaya untuk memenangkan pemilihan umum dan dapat memerintah sebagai anggota  tim partai.


Dengan cara ini  politik  partai menjadi  usang,  tetapi  sistem  ini  sekarang menjadi  hal  yang  setidaknya menjadi  praktik  politik  yang  umum  dengan  berbagi  panggung  politik  dengan  politik  media, sebagai  sebuah  sistem  yang  sedang  menggejala  dengan  muatan-muatannya  yang  mulai  dapat dipahami.

Politik media merupakan  sebuah  sistem politik,  istilah  ini untuk membandingkannya dengan  sistem-sistem  lainnya,  seperti  politik  legislatif,  politik  birokrasi,  politik  yudisial,  serta yang telah dibahas sekilas, politik partai. Dalam setiap domain tersebut, dapat diidentifikasi peran kunci,  kepentingan  yang  bermacam-macam,  aturan  perilaku  yang  rutin,  serta  politik   interaksi yang mapan, bila digabungkan dapat memperjelas bentuk khusus dari perjuangan politik.

Terdapat  tiga pelaku dalam politik media, ialah politisi, jurnalis, dan orang -orang yang digerakkan oleh dorongan  (kepentingan) khusus. Bagi politisi,  tujuan dari politik media  adalah dapat  menggunakan  komunitas  massa  untuk  memobilisasi  dukungan  publik  yang  mereka perlukan untuk memenangkan pemilihan umum dan memainkan program mereka ketika duduk di ruangan  kerja. Bagi  jurnalis,  tujuan  politik media  adalah  untuk membuat  tulisan  yang menarik perhatian  banyak  orang  dan menekankan  apa  yang  disebutnya  dengan  “suara  yang  independen dan signifikan dari para jurnalis”. Bagi masyarakat, tujuannya adalah untuk keperluan mengawasi politik  dan  menjaga  politisi  agar  tetap  akuntabel,  dengan  menggunakan  basis  usaha  yang minimal. Tujuan  tersebut merupakan  sumber ketegangan konstan yang ada di ketiga aktor.

Politisi menghendaki  para  jurnalis  untuk  bertindak  sebagai  pembawa  berita  yang  netral  dalam statemen mereka dan dalam rilis pers. Sementara para jurnalis tidak ingin menjadi tangan kanan pihak lain; mereka lebih berharap untuk bisa membuat kontribusi jurnalistik khusus untuk berita, dimana mereka dapat menyempurnakannya dengan   menggunakan berita terkini, inves tigasi, dan analisis  berita  yang  sangat  dibenci  oleh  kalangan  politisi.  Masih  dalam  catatan  saya  tentang politik  media,  jurnalis  menilai  “suara  jurnalistik”,  paling  tidak,  sama  besarnya  dengan  para pembaca  dalam  jumlah  besar,  dan  para  jurnalis  ini  sama  sek ali  tidak  ingin membantu  politisi untuk menerbitkan berita mereka kepada publik. Jika jurnalis selalu saja melaporkan berita yang dikehendaki  politisi,  atau  hanya  melaporkan  berita  politik  yang  sesuai  dengan  keinginan pembaca, maka jurnalisme hanya akan me njadi profesi yang kurang menguntungkan dan kurang memuaskan  bagi  praktisinya,  atau  bahkan  bukan  lagi  menjadi  sebuah  profesi. 

Pada  dasarnya pihak  publik menginginkan  untuk mengawasi  jalannya  politik  dan menjaga  agar  politisi  tetap akuntabel  dengan  upaya  yang minimal. Dan  dikarenakan  adanya  kejenuhan  pihak  politisi  dan para  jurnalis  yang  bersaing  untuk mendapatkan  perhatian  publik  dalam  pasar  yang  kompetitif, publik  cenderung  mendapatkan  bentuk  komunikasi  politik  yang  mereka  inginkan.  Namun  ini tidak  berlaku  seluruhnya. Kepentingan  yang  telah melekat  pada  diri  politisi  untuk mengontrol muatan  berita  politik,  berpadu  dengan  kepentingan  jurnalis  untuk  membuat  kontribusi  yang independen  dalam  berita,  akan  menciptakan  ketegangan  dan  distorsi  yang  cukup  besar.