Artikel Ilmu Komunikasi

Dalam arti luas komunikasi pembangunan melibatkan masalah yang luas yakni komunikasi politik, komunikasi sosial-budaya, dan kebijakan komunikasi yang meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara masyarakat dan pemerintah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Sedangkan dalam arti sempit komunikasi pembangunan adalah segala upaya, cara dan teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan kepada masyarakat yang menjadi sasaran agar dapat memahami, menerima dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Everet M. Roger, dalam bukunya Diffusion of Innovation menyatakan bahwa teknologi dirancang untuk “instrumental action” (gerak peralatan) guna mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat, termasuk didalamnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dalam bukunya yang lain (Communication Technology: The new media in society) Roger menulis, teknologi biasanya memiliki dua aspek, yaitu aspek perangkat keras dan aspek perangkat lunak. Aspek perangkat keras bersifat objek materi. Sedangkan aspek perangkat lunak adalah dasar informasi untuk perangkat keras.

PENYIARAN pada hakikatnya merupakan salah satu keterampilan dasar manusia ketika berada pada posisi tidak mampu untuk menciptakan dan menggunakan pesan secara efektif untuk berkomunikasi. Penyiaran dalam konteks ini adalah alat untuk mendongkrak kapasitas dan efektifitas komunikasi massa.

Menurut Barran dan Davis dalam buku yang dikutip Muhammad Mufid mengatakan bahwa media memiliki asumsi untuk membentuk masyarakat, yakni:

DEFENISI komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh Bittner, yakni: komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang (Ardianto, 2004: 3).

Definisi komunikasi massa yang lebih rinci dikemukakan oleh ahli komunikasi massa yang lain, yaitu Gerbner. Komunikasi massa ialah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri (Ardianto, 2004: 4).

Dari definisi Gerbner tergambar bahwa komunikasi massa itu menghasilkan suatu produk berupa pesan-pesan komunikasi.

MENURUT Hafied Cangara, khalayak adalah salah satu aktor dari proses komunikasi. Beberapa definisi khalayak yang dikutip (Cangara, 2003:151), yaitu menurut Bren D. Ruben “Khalayak menerima suatu pesan bukan saja ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh semua komponen yang mendukung terjadinya proses komunikasi”.

Dalam profil khalayak tersebut, seorang komunikator perlu mengetahui beberapa aspek menyangkut khalayaknya yakni sebagai berikut:
a)    Aspek profil sosiodemografik
b)    Aspek profil psikologis, dan
c)    Aspek karateristik perilaku khalayak.

KHALAYAK media pada mulanya adalah penonton teater dan pertunjukan musik, atau ketika para individu bertemu untuk menonton pertunjukan/acara baik yang formal maupun informal. Selain itu sebutan khalayak adalah bagi individu yang ada dan datang untuk tujuan yang sama di tempat yang sama, sebab pada jaman Romawi/Yunani, tiap kota memiliki teater/arena yang digunakan untuk menampung Audience.

Karakteristik Audience dari jaman Yunani/Romawi adalah sebagai berikut:

KATA khalayak (audiences) menjadi mengemuka ketika diidentikan dengan “receivers” dalam model proses komunikasi massa (source, channel, message, receiver, effect) yang dikemukakan oleh Wilbur Schramm (1955).

Khalayak adalah salah satu aktor dari proses komunikasi. Karena itu unsur khalayak tidak boleh diabaikan, sebab berhasil tidaknya proses komunikasi sangat ditentukan oleh khalayak (Cangara, 2010, p. 157). Jadi kegiatan komunikasi bila diboikot oleh khalayak, maka pasti komunikasi itu akan gagal dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan kepada semua lembaga penyiaran yang bersiaran dengan jangkauan nasional untuk melaksanakan siaran berjaringan yang tersebar di wilayah Indonesia. 

Semangat UU tersebut sangat jelas yakni untuk menumbuhkan media-media lokal. Hal ini dimaksudakan cakupan penyebaran media, semakin lokal dengan kontent yang disajikan akan semakin dekat dan aspiratif pula bagi masyarakat setempat.

TVRI mendapatkan anugerah sekaligus kepercayaan untuk menjadi Televisi Publik sesuai dengan amanat UU 32/ 2002. TVRI menjalankan fungsi sepenuhnya sebagai TV Publik sejak 28 Desember 2005. 

Pertama kali dalam sejarah bangsa ini, rakyat Indonesia memiliki Televisi Publik yang menjadi tumpuan masyarakat untuk berperan sebagai media alternatif yang mampu menyajikan program siaran yang bermutu dan tidak didominasi oleh kepentingan komersial. Sejuta harapan disandarkan kepada TVRI beserta jajaran manajemen dan Dewan Pengawas agar TVRI mampu "unjuk gigi" dalam keunikan dan kedudukannya yang sekarang.

DALAM tatanan kehidupan sosial masyarakat kita sekarang perempuan kerap diasumsikan sebagai kelompok gender yang lemah, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis, mental dan spiritual. 

Menurut Zulkarnaini Abdullah perempuan adalah makhluk yang lembut dan penuh perasaan, berbeda dengan laki-laki yang berwatak keras dan berfikir lebih rasional. Laki-laki pantang menangis, tetapi bagi perempuan tangisan justru menjadi senjata yang paling ampuh.  Karena itu muncullah anggapan bahwa watak dasar perempuan seperti itulah yang menyebabkan harus tunduk kepada laki-laki. Laki-laki adalah pelindung dan pembimbingnya.

Salah seorang mahasiswa Universitas Halu Oleo sedang latihan siar

PADA dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui saluran media massa (nedia cetak dan elektronik). Sebab, awal perkembangannya, komunikasi massa berasal dari pengembangan kata media of mass communication (media komunikasi massa), (Nurudin,2007:3-4).

Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Dengan demikian, unsur-unsur penting dalam komunikasi massa adalah komunikator, media massa, informasi (pesan) massa, gatekeeper, khalayak (publik) dan umpan balik, (Burhan Bungin, 2011:71).

Graha Pena Kendari Pos. Foto: Taya

Gambaran Umum Surat Kabar Harian Kendari Pos

Harian Kendari Pos adalah surat kabar nasional terbesar dan pertama di propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Historisitas berdirinya surat kabar harian Kendari Pos dimulai dari eksistensinya sebagai harian umum yang terbit sekali dalam seminggu, dengan nama Media Karya yang selanjutnya berganti nama menjadi Media Kita. 

Pada tanggal 9 September 1999 berubah nama lagi menjadi Surat Kabar Harian Pagi Kendari Pos dan mulai terbit secara harian setelah bergabung dengan Jawa Pos Media Group sejak 4 September 1999.

BERDASARKAN potensi dan peluang yang ada, maka pengembangan pariwisata perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. 

Dalam kerangka itu pariwisata perlu mengembangkan paket-paket wisata baru seperti agrowisata atau ekowisata. Jenis wisata semacam ini selain tidak membutuhkan modal yang besar juga dapat berpengaruh langsung bagi masyarakat sekitar. Masyarakat dapat diikutsertakan dan keuntungan yang diperolehpun dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Oleh La Taya

ADAPUN beberapa hal yang dapat menjadi peluang bagi pengembangan pariwisata saat ini, antara lain adalah: pertama, turunnya nilai mata uang rupiah terhadap dollar, dapat memicu meningkatnya jumlah wisatawan  (Kedaulatan Rakyat, 6 Agustus 1998:5). 

Pernyataan ini  dapat dibenarkan karena dengan turunnya nilai mata uang rupiah memungkinkan biaya-biaya yang dikeluarkan wisman jauh lebih rendah dibanding sebelumnya. Dengan demikian hal ini merupakan peluang yang akan dimanfaatkan oleh wisman maupun penyelenggara pariwisata untuk mengembangkan pariwisata dengan lebih mudah.

Pantai Walengkabola, Kab. Muna yang kini jadi objek wisata.

Oleh La Taya 

POTENSI pengembangan pariwisata sangat terkait dengan lingkungan hidup dan sumberdaya. Menurut Fandeli (1995:48-49), sumberdaya pariwisata adalah unsur fisik lingkungan yang statik seperti: hutan, air, lahan, margasatwa, tempat-tempat untuk bermain, berenang dan lain-lain. Karena itu pariwisata sangat terkait dengan keadaan lingkungan dan sumberdaya. Ditambahkan pula bahwa Indonesia yang memiliki keragaman sumberdaya yang tersebar pada ribuan pulau, dengan lautannya yang luas memiliki potensi yang baik untuk kegiatan pariwisata.

Data dari BPS (1999) menunjukan bahwa luas lautan Indonesia 7,9 juta km² atau 81% dari luas keseluruhan, dan luas daratannya 1,9 juta km². Daratan memiliki ratusan gunung dan sungai, hutannya seluas 99,5 juta ha yang terdiri dari 29,7 juta ha hutan lindung dan 29,6 juta ha hutan produksi, serta ratusan bahkan ribuan jenis flora dan faunanya. Unsur-unsur ini merupakan potensi yang dapat dikembangkan bagi kegiatan pariwisata.

Dari berbagai sumber informasi dan surat kabar, diberitakan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi di daerah-daerah yang belum dikembangkan atau dijadikan daerah tujuan wisata (DTW). Sekitar 212 obyek wisata, berupa peninggalan bersejarah, gunung, air tejun, danau, hutan, dan lain-lain yang ada di Sumatera Selatan yang belum dikelola (Suara Pembaruan, 11-12-1999:12). Daerah Lampung yang kaya dengan peninggalan-peninggalan bersejarah, gunung-gunung, pantai-pantai dan berbagai keindahan alam yang terukir pada beberapa lokasi, belum dijadikan obyek wisata secara optimal (Suara Pembaruan, 22-12-1999:10). NTT yang kaya akan obyek wisata laut juga belum dikembangkan (Suara Pembaruan, 27 Juli 1999:10), dan masih banyak obyek wisata lainnya yang belum dimanfaatkan sebagai DTW guna mendatangkan keuntungan secara sosial ekonomi.

Sumberdaya alam hayati, seperti Taman Nasional Tanjung Puting (Kaltim), Taman Nasional Ujung Kulon (Jabar), Taman Nasional Komodo (NTT) dan berbagai sumberdaya alam hayati lainnya, merupakan potensi bagi sasaran kunjungan pariwisata (Suara Pembaharuan, 17 Sept. 1999:8).

Selain itu, Indonesia dengan keragaman suku, agama dan ras (SARA) yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, berupa tari-tarian dan upacara-upacara adat juga merupakan hal yang sangat potensial bagi pengembangan pariwisata.  Memang diakui bahwa dengan keragaman SARA tersebut juga mengandung potensi konflik yang seringkali dapat menimbulkan kerusuhan sosial. Karena itu dalam rangka pengembangan pariwisata, selain terdapat sejumlah potensi yang dapat diandalkan, juga terdapat sejumlah hal yang dapat menjadi kendala.

Adapun kendala-kendala yang akan dihadapi dalam pengembangan pariwisata, antara lain adalah: pertama, sering timbulnya konflik dan kerusuhan sosial serta situasi dan konsisi politik yang masih memanas, berakibat pada kurang terjaminnya keamanan bagi para wisatawan. Menurut Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya, Marzuki Usman bahwa akibat berbagai kerusuhan yang sering terjadi selama tahun 1998, terjadi penurunan jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia sekitar 16,35% dibanding tahun 1997, yaitu pada tahun 1997 wisatawan asing yang datang sejumlah 5,1 juta orang, pada tahun 1998 hanya 4,3 juta orang  (Kompas, 28 April 1999:3). Disebutkan pula bahwa banyak biro perjalanan yang membatalkan perjalanan wisatanya ke Indoesia karena alasan keamanan. Melihat akan adanya penurunan tersebut, dapat dibayangkan berapa besar kerugian yang dialami, apalagi bila dikaitkan dengan biaya-biaya promosi yang telah dikeluarkan.

Kedua, rendahnya mutu pelayanan dari para penyelenggara pariwisata, persaingan yang tidak sehat di antara para penyelenggara pariwisata serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pelindungan konsumen yang sangat ditekankan di Eropa, Amerika dan Australia, merupakan kendala yang sangat menghambat pariwisata di Indonesia (Suara Pembaruan, 17 Sept. 1999:8)
Ketiga, rendanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan pariwisata merupakan kendala. Sebab banyak rencana pengembangan yang gagal karena kurang mendapat dukungan dari masyarakat akibat rendahnya kesadaran tersebut. Hal ini dapat dilihat pada contoh kasus pengembangan pariwisata di Sungai Barito, Banjarmasin dengan Program Pasar Apung (PPA). Dalam pelaksanaan PPA masyarakat diberi dana untuk pengecetan sampan-sampan miliknya, tetapi dana tersebut tidak digunakan untuk mengecet sampannya tetapi untuk hal yang lain (Kompas, 23 Januari 1999).

Keempat, kurangnya modal dan rendahya sumberdaya manusia, terutama tenaga yang terampil dan profesional dalam hal manajerial di bidang pariwisata merupakan kendala yang seringkali muncul terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Suara Pembaruan, 5 Peb. 1999:10). Sumberdaya manusia merupakan komponen utama dan penentu, terutama dalam menjalan pekerjaan pada jajaran frontlinters, yakni mereka yang bertugas memberikan pelayanan langsung kapada para wisatwan (Suara Karya, 25 Pebruari 1998:8).      
Kelima, sistem transportasi yang belum memadai seringkali menjadi kendala dalam pariwisata yang perlu ditinjau kembali, untuk meningkatkan pelayannya dari segi kualitas maupun kuantitasnya (Suara Pembaruan, 17 Sept. 1999:8). 

Keenam, pengelolaan pariwisata yang bersifat top-down merupakan salah satu kendala yang banyak menghambat pariwisata, terutama pada masa Orde Baru yang terlalu otoriter dan sentralistis (Kompas, 23 Januari 1999:2). Selama ini, banyak DTW yang tidak dikembangkan karena berbagai keterbatasan dari pemerintah pusat, sementara itu pihak swasta dan pemerintah daerah harus menunggu petunjuk dari pemerintah pusat.

Oleh La Taya 

DEWASA ini maupun pada masa yang akan datang, kebutuhan untuk berwisata akan terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dunia, serta perkembangan penduduk dunia yang semakin membutuhkan refressing akibat dari semakin tingginya kesibukan kerja.

Menurut Fandeli (1995:50-51) faktor yang mendorong manusia berwisata adalah: 1) keinginan untuk melepaskan diri tekanan hidup sehari-hari di kota, keinginan untuk mengubah suasana dan memanfaatkan waktu senggang; 2) kemajuan pembangunan dalam bidang komunikasi dan transportasi; 3) keinginan untuk melihat dan memperoleh pengalaman-pengalaman baru mengenai masyarakat dan tempat lain; 4) meningkatnya pendapatan yang dapat memungkinan seseorang dapat dengan bebas melakukan perjalanan yang jauh dari tempat tinggalnya.

Oleh La Taya

Pariwisata di Indonesia telah menjadi sektor strategis dalam sistem perekonomian nasional yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara. 

Sebagai sektor strategis nasional, pariwisata mempunyai efek pengganda yang ditimbulkan dari aktifitas pariwisata baik yang sifatnya langsung berupa penyerapan tenaga kerja disektor pariwisata maupun dampak tidak langsung berupa berkembangnya kegiatan ekonomi pendukung pariwisata seperti penginapan, rumah makan, jasa penukaran uang dan lain-lain.

Oleh La Taya (Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP_UNHALU)

Pengertian Jurnalisme Investigasi

Secara umum, dari berbagai definisi yang ada, investigasi bisa diartikan sebagai: “Upaya pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta.

 Melakukan kegiatan investigatif sebenarnya jauh dari sekedar mengumpulkan ribuan data atau temuan di lapangan, kemudian menyusun berbagai informasi yang berakhir dengan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian”.

Oleh: La Taya (Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP_Unhalu

Cyber jurnalisme merupakan wujud dari kebebasan pers yang diberikan dan dilindungi oleh pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers pasal 4 bahwa pemerintah menjamin tidak akan ada pembredelan media massa. Bagi sebagian orang, jurnalisme lewat internet lebih menjamin kebebasan pers.

Oleh: La Taya (Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP_UNHALU)

Perkembangan konglomerasi media menawarkan ancaman dan peluang. Ancamannya adalah makin dominannya pemilik media dalam redaksi media massa, yang berpotensi mengakibatkan akurasi dan kredibilitas produk informasi media itu dipertanyakan publik. 

Sementara peluangnya adalah makin tingginya kesadaran pekerja media untuk berserikat.

Sebagai contoh di Indonesia, MNC memiliki beberapa anak perusahaan, yaitu Koran Sindo, RCTI, TPI,dan Global TV.

Oleh: La Taya (Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP_UNHALU)

Jurnalisme Independen adalah kegiatan jurnalisme yang dalam proses peliputan dan penulisan beritanya tidak melakukan keberpihakan kepada kelompok atau golongan tertentu. 

 

Pemberitaan media cenderung (cover both side) dua sisi dan mengakomodir pernyataan kedua kelompok yang berbeda. Sehingga masyarakat mendapat informasi yang benar dan tidak diarahkan untuk membentuk sentimen tertentu dan sangat menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia dan Kode Etik Jurnalistik Versi Aliansi Jurnalistik Idependen (AJI).

Oleh: La Taya (Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP_UNHALU)

Politik media merupakan sebuah sistem politik, politisi secara individual dapat terus menambah ruang  privat  dan  publiknya,  sehingga mereka  tetap  dapat mengurusi masalah  politik  ketika  ia tengah  duduk  di  kursi  kerjanya,  yaitu  melalui  komunikasi  yang  bisa  menjangkau  masyarakat sasarannya melalui media massa. 

Hal ini berarti politisi media berdiri berlawanan dengan sistem yang lebih dulu ada, yakni politik partai. Dalam pengertian konvensional, politisi berupaya untuk memenangkan pemilihan umum dan dapat memerintah sebagai anggota  tim partai.

PENCURIAN sepeda motor saat ini tidak hanya beraksi pada malam hari, tapi pada siang hari pun terjadi. Hal ini seperti yang dialami Nurniawan, warga lorong Beringin Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Nurniawan kehilangan motor pada siang hari, Kamis (21/6/2012) sekitar pukul 12:30 WITA. Saat itu, motor jenis Mio Soul bernomor polisi DT 3221 PE terparkir di depan kamar kontrakannya. Nurniawan yang juga salah seorang mahasiswi di perguruan tinggi di Kendari ini hendak keluar mengecek motornya, namun sudah tidak ada lagi. Korban pun langsung melaporkan kejadiaan tersebut di Polres Kendari.

Salah seorang polisi lalu lintas memeriksa surat pengedara motor

SEBANYAK 498 kendaraan roda dua dan roda empat ditilang dan 3.596 hanya diberi teguran dalam operasi Simpantik oleh Satlantas Polda Sulawesi Tenggara yang digelar sejak tanggal 1 sampai 21 Juni 2012.

Kepala Ditlantas Polda Sultra, Kombes Onto Cahyono melalui Kepala Posko Polda Sultra, Heni Yohanita mengatakan, jenis pelanggaran yang ditilang tersebut merupakan pelanggaran fatal antara lain menyebabkan pengendara lain kecelakaan, terobos lampu merah, melawan arus lalu lintas, tak melengkapi surat-surat kendaraan, tidak menggunakan helm, mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi dan berbagai pelanggaran lainnya.