KARYA TULIS ILMIAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BAB I
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan alhamndulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan.
Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia sudah dilanda oleh kemiskinan baik itu kemiskinan secara individu maupun kemiskinan absolut serta kemiskinan relatif. Sejak itulah bangsa Indonesia bertekad untuk menghapuskan kemiskinan dari bumi pertiwi bahkan dituangkan dalam konstitusi negara yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.
Pemerintah berusaha tahun demi tahun dalam merencanakan penanggulangan kemiskinan misalnya, Impres Desa Tertinggal (IDT), Perkreditan Rakyat, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Beras, Raskim, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan lain sebaginya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
Betapa banyaknya program-program kemiskinan yang dilakukan selama ini namun hingga hari ini kemiskinan itu masih melilit di bangsa ini. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Program Pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan yaitu pada Program Nasional Pemberdayaan Kemiskinan.
Didalam karya tulis ini penulis mengangkat tema tema tentang Penanggulangan Kemiskinan ditinjau dari program pemerintah khusunya PNPM Mandiri.
DAFTAR ISI
BAB I
KATA PENGANTAR....................................................................................
DAFTAR ISI..................................................................................................
RINGKASAN ..............................................................................................
BAB II
A. Pendahuluan .......................................................................................
1. Latar Belakang .............................................................................
2. Rumusan Masalah ........................................................................
3. Gagasan Penulis ...........................................................................
4. Tujuan dan Manfaat .....................................................................
B. Tinjauan Pustaka ................................................................................
2.1 Konsep Kemiskinan di Indonesia ................................................
2.2 Jenis-Jenis Kemiskinan ................................................................
C. Metode Penulisan ...............................................................................
D. Analisis dan Sintesis ...........................................................................
1.1 Penyebab Kemiskinan ..................................................................
1.2 Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ...........
E. Kesimpulan dan Rekomendasi ...........................................................
BAB III
Daftar Pustaka .........................................................................................
DAFTAR BAGAN
Bagan 1 ...................................................................................................
RINGKASAN
Kemiskinan adalah rendahnya nilai tatanan kehidupan di suatu daerah, baik di perkotaan maupun di pedesaaan, serta yang menyangkut masalah moral, materil maupun spiritual.
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan di indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain sebagai berikut yaitu:
Tingkat kemiskinan cukup banyak.
Mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (produktivitas tenaga kerja).
Tingkat inflasi.
Tingkat Infestasi.
Alokasi serta kualitas sumber daya alam.
Tingkat dan jenis pendidikan.
Etos kerja dan motivasi pekerja.
Pemerintah ridak hal tersebut terjadi secara terus menerus sehingga ia melakukan program-program penanggulangan kemiskinan seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
PNPM Mandiri yang dilaksanakan selama ini juga masih menuai masalah antara lain:
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perlu dibenahi tentang pendataan warga miskin agar dalam pelaksanaan kegiatan tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat miskin lainnya.
2. PNPM Mandiri masih menimbulkan masalah yang baru dalam penanggulangan kemiskinan yaitu masih banyaknya penyelewengan dana yang dilakukan oleh penerima bantuan khususnya bagi dana bergulir.
Penulis juga merekomendasikan beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menunjang keberhasilan PNPM Mandiri yaitu sebagai berikut:
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ini sangat baik bila di dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat ekonomi produktif baik dalam skala kecil maupun skala menengah.
2. PNPM Mandiri sebaiknya dapat menyelenggarakan pelatihan berwirausaha disamping pelatihan lain yang telah dilakukan selama ini agar dalam menerima bantuan dapat efektif dalam kelangsungan hidup mereka dan bersifat usaha jangka panjang.
Di sisi lain dapat menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat miskin yang bisa digunakan dikesempatan lain dalam menjalani hidupnya.
3. PNPM Mandiri sebaiknya bisa melakukan pendataan yang akurat disamping mendapat data dari kelurahan atau RW sehingga dalam pelaksanaan program dapat benar-benar mereka yang mayoritas dalam tataran kemiskinan.
BAB II
A. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Kemiskinan merupakan keadaan dimana tidak terpenuhinya kebutuhan, baik berupa harta, pendidikan, pekerjaan, teknologi dan sebagainya. Di tanah air kita sejak awal hingga sekarang persoalan kemiskinan tak kunjung juga selesai walaupun dalam data statistik menunjukkan bahwa angka kemiskinan setiap tahunnya menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional menyebutkan bahwa Angka prosentase kemiskinan di Indonesia berturut-turut dari 2001 hingga 2007 adalah 18,40%, 18,20%, 17,42%, 16,66%, 15,97%, 17,75% dan 16,58%.
Jika melihat lebih jauh dari data di atas bahwa angka rata-rata penurunan setiap tahun hanya turun berkisar 1, 1 %. Mengapa ini bisa terjadi? Bukankah sejak pertama bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan andil yang besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya program-program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan: pertama, program- program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Raskim, Bantuan Eksodus dan lain-lain. Hal ini merupakan hanya bantuan yang akan berindikasi pada ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan karena tidak didasarkan pada pemberdayaan masyarakat menuju masa depan yang bisa mandiri tanpa bantuan secara terus menerus hingga menimbulkan utang luar negari.
Pemerintah juga harus dapat menciptakan program-program yang lebih ke arah ekonomi produktif sehingga masyarakat dapat membuat sebuah usaha secara permanen dengan bantuan dari program pemerintah dan ini tidak berdampak pada kerugian.
Kedua, minimnya pemahaman dari pihak yang terkait karena dalam pembuatan program ditentukan secara nasional padahal tanah air kita memiliki banyak pulau, suku dan kebudayaan yang pasti akan berbeda-beda terhadap kelangsungan hidup masyarakatnya. Contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur merasa kesulitan dalam menyalurkan beras untuk orang miskin karena adanya dua data angka kemiskinan yang sangat berbeda antara Badan Pusat Statistik dan Badan Koodinasi Keluarga Berencan Nasional (BKKBN) pada saat itu.
Di satu pihak angka kemiskinan Sumba Timur yang dihasilkan BPS pada tahun 1999 adalah 27%, sementara angka kemiskinan dihasilkan BKKBN pada tahun yang sama mencapai 84%. Dari kedua angka ini cukup menyulitkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan-bantuan karena data yang digunakan untuk target rumah tangga adalah data BKKBN, sementara alokasi bantuan didasarkan pada angka BPS.
Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi seperti di atas tentang penanggulangan kemiskinan di indoensia maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang penanggulangan kemiskinan di Indonesia dari perspektif program pemerintah secara nasional khususnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat masalah tentang bagaimana kemiskinan di Indonesia yang belum terhapus hingga hari ini padahal sudah banyak program telah dilaksanakan termasuk PNPM Mandiri oleh pemerintah maupun pihak yang terkait?
Berdasarkan data persentase kemiskinan di Indonesia berturut-turut mulai dari tahun 2001 hingga tahun 2007 adalah 18,40%, 18,20%, 17,42%, 16,66%, 15,97%, 17,75% dan 16,58%. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat keberhasilan dari program-program yang telah dilaksanakan pemerintah selama ini masih belum efektif secara menyeluruh meskipun itu telah mengurangi persentase angka kemiskinan pertahunnya.
1.3 Gagasan Penulis
Berkaitan dengan itu maka penulis menawarkan gagasan dalam menyusun sebuah program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang selama ini tidak diberdayakan oleh pemerintah maupun pihak yang terkait. Program tersebut antara lain bantuan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin yang terlebih dahulu mengikuti pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh dinas yang mempunyai keahlian di bidang ini agar dalam melakukan sebuah usaha di tengah persaingan global dapat bersaing secara kompetitif dengan pengusaha yang lain yang telah lama memulai usaha. Hal ini tentunys tidak terlepas dari minat dan potensi masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Sulawesi Tenggara pada khususnya, karena walaupun dilaksanakannya program tersebut tetapi ini kembali kepada individu atau mayarakat yang menjalankan program tersebut.
Karena keberhasilan dari sebuah program akan terwujud ketika masyarakat sudah maju dan mandiri serta tidak bergantung sepenuhnya kepada donatur dalam hal ini pemerintah baik ditingkat pusat, daerah, maupun ditingkat kelurahan.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan karya tulis ini adalah menjelaskan bagaimana kemiskinan di Indonesia agar terhapus dengan adanya program-program pemerintah maupun pihak yang terkait. Sedangkan manfaat yang akan dicapai adalah dapat menjadi solusi yang tepat dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia khususnya pada bidang program pemerintah pada masa yang akan datang. Sebagai bangsa Indonesia tidak ada kata terlambat dalam berwirausaha demi mencapi masyarakat yang sejahtera adil dan makmur sesuai dengan amanah konstitusi negara kita.
B. TINJAUAN PUSTAKA
1.1 Konsep Kemiskinan di Indonesia
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain diantaranya tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.
Kemiskinan adalah kondisi dimana sesorang atau kelompok orang baik laki-laki maupun perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat. Konsep ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang menyatakan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya, dalam hal ini layaknya orang mampu.
Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan bahwa kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan atau pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.
Sedangkan dari pendapat para pakar ekonomi melihat bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah kemiskinan periodik atau kemiskinan musiman artinya kemiskinan dapat terjadi manakala daya beli masyarakat menurun atau rendah. Sedangkan, kemiskinan individu dapat terjadi pada setiap anggota masyarakat, terutama kaum cacat fisik atau mental, anak-anak yatim, dan kelompok kelompok lanjut usia.
Pengertian lain disampaikan oleh Prof. Mubiyarto menyebutkan bahwa konsep kemiskinan adalah rendahnya taraf kehidupan suatu masyarakat baik yang berada di pedesaan maupun yang berada di daerah perkotaan. Dari konsep-konsep di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan tersebut secara global dapat disebutkan : Kemiskinan adalah rendahnya nilai tatanan kehidupan di suatu daerah, baik di perkotaan maupun di pedesaaan, serta yang menyangkut masalah moral, materil maupun spiritual.
1.2 Jenis-Jenis Kemiskinan
Ada berbagai jenis kemisikinan yang terjadi pada bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut: Pertama adalah kemiskinan absolut yaitu kemiskinan yang terjadi pada masyarakat dimana kebutuhan-kebutuhan yang minimum tidak dapat terpenuhi. Kedua adalah kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang terjadi akibat dari distribusi pendapatan rata-rata. Hal ini tergantung pada perspektif individu terhadap pendapatan yang dihasilkan perbulan dengan orang lain. Misalnya ketika anda mengetahui seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan yang mempunyai level yang sama terhadap anda dan memiliki gaji di atsa 7 juta perbulan sedangkan anda hanya sekitar 5 juta perbulan maka pada situasi inilah anda telah mengalami kemiskinan relatif.
Kemiskinan relatif ini terjadi pada siapa saja kecuali yang tidak mempunyai penghasilan karena sifatnya yang bergantung pada persperktif pikiran seseorang. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan tersebut antara lain sebagai berikut:
a) Kesenjangan sosial yang berlebihan, ini mungkin berhubungan dengan strata sosial.
b) Ketidakadilan Strukural.
c) Efek Pameran Barang-barang konsumtif (demonstration effects).
Kemiskinan ini juga memiliki dampak yang lebih besar daripada kemiskinan absolut. Karena dapat membakitkan emosi dan kemarahan yang lebih cepat dari apa yang belum dipikirkan seseorang yang berakibat pada kerusuhan, kejahatan dan tindakan kekerasan.
Inilah yang terjadi di negeri ini, pemerintah tidak mampu dalam mengatasi kemiskinan Absolut. Secara tidak sadar pemerintah dari tahun ke tahun terus menurus menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat menimbulkan terjadinya kemiskinan relatif. Sebagai contoh adanya pemberian tunjangan bagi pejabat baik itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), birokrat dan sebagainya yang nilainya lebih besar bahkan berlipat ganda dengan nilai penghasilan setahun oleh masyarakat miskin di Indonesia.
Maka ada sebuah kelompok yang paling ditakuti oleh pemerintah saat ini yaitu kaum muda miskin yang berpendidikan tinggal di kota. Karena kelompok inilah yang harus dicegah dan dijaga oleh pemerintah agar tidak menimbulkan kemarahan yang instan dan untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1.2 Penanggulangan Kemiskinan
Dalam menangani kemiskinan bangsa Indonesia adalah hal yang menarik untuk dipahami secara seksama karena menyangkut kesejahteraan dan kemakmuran bangsa ini sehingga dapat keluar dari belenggu kemiskinan yang selama ini melanda bangsa ini.Untuk itu bangsa ini harus dapat melakukan terobosan-terobosan yang cepat dan tepat dalam menangani masalah kemiskinan khususnya pada aspek ekonomi masyarakat.
Dalam teori ekonomi menjelaskan bahwa untuk memutuskan mata rantai lingkaran kemiskinan dapat dilakukan dengan peningkatan keterampilan sumber daya manusianya, penambahan modal investasi, dan mengembangkan teknologi.
Diharapkan bahwa dengan adanya bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keadaan ekonomi masyarakat sehingga dapat menigkatkan produktifitas hidupnya. Di negara-negara maju seperti Amereka Serikat, penanggulangan kemiskinan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara bagian, memperbaiki kondisi permukiman perkotaan dan perdesaan, perluasan kesempatan pendidikan dan kerja untuk para pemuda, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi orang dewasa, dan pemberian bantuan kepada kaum miskin usia lanjut.
Dalam penanganan kemiskinan juga bukan hanya pemerintah yang melaksanakan namun harus didukung oleh seluruh elemen-elemen yang ada baik itu dari pihak masyarakat sendiri maupun dari pihak instansi lain yang berkaitan langsung dengan masalah kerakyatan agar dalam penentasannya dapat menuai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan bersama.
C. Metode Penulisan
Dalam karya tulis ini metode yang digunakan adalah metode perspektif atau pendekatan, yaitu dengan melihat bagaimana program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan dibangsa ini yang mempunyai titik kajian pada program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.
Sedangkan dalam pengumpulan data-data yang mendukung dalam karya tulis ini adalah dengan studi pustaka, hasil investigasi dan dokumen-dokumen elektronik yang relevan dengan masalah penangggulangan kemiskinan khususnya di Indonesia.
Untuk pengolahan data tentang angka kemiskinan di Indonesia dan Sulawesi Tenggara pada khususnya yaitu didasarkan pada pengolahan data Badan Pusat Statistik (BPS). Dan dalam pembahasan masalah dalam karya tulis ini menggunakan analisis sintesis untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat dan akhirnya direkomendasikan dengan harapan bahwa dapat menjadi solusi kedapan dalam penanggulangan kemiskinan.
D. Analisis dan Sintesis
1.1 Penyebab Kemiskinan di Indonesia
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan di indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain sebagai berikut yaitu:
Tingkat kemiskinan cukup banyak.
Mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (produktivitas tenaga kerja).
Tingkat inflasi.
Tinggat Infestasi.
Alokasi serta kualitas sumber daya alam.
Tingkat dan jenis pendidikan.
Etos kerja dan motivasi pekerja.
1.2 Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Kemiskinan merupakan hal yang tak terelakkan bagi negara berkembang tak terkecuali bagi negara Indonesia. Sejak setelah kemerdekaan bangsa ini tidak terlepas dari belenggu kemiskinan.
Namun pemerintah selama ini tidak hanya tinggal diam terhadap masalah kemiskinan yang melanda masyarakat bangsa ini bahkan mereka telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Misalnya dengan meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, menyediakan fasilitas kredit yang diperuntukkan untuk warga miskin, membangun infrastruktur di tempat permukiman yang kumuh, dan lain-lain.
Pertanyaan kemudian yang muncul adalah apakah seluruh program tersebut dapat terlaksana dengan benar? sejauh mana keefektifan seluruh program-program tersebut? dapatkah mensejahterakan masyarakat miskin?
Untuk menjawab pertanyaan tadi kita mereview kembali terhadap program-program pemerintah yang telah dilaksanakan selama ini sehingga dapat menemukan jawaban yang sebenarnya. Pemerintah tidak salah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, tetapi kita tidak dapat ingkari bahwa sebagian dalam pelaksanaan program tersebut masih belum mendapat hasil yang maksimal dan benar-benar menentaskan kemiskinan.
Pada umumnya masyarakat miskin di indonesia tidak memiliki surplus pendapatan untuk bisa ditabung bagi pembentukan modal masa yang akan datang hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bukan hanya itu tetapi juga porsi anggaran penanggulangan kemiskinan pada APBD masih belum memadai, rata-rata sekitar 8 – 12 % dari total APBD Provinsi (TKPK, 2006).
Sebab lain yang menyebabkan kurang efektifnya keberhasilan program yang dilakukan pemerintah adalah kurangnya ruang gerak bagi masyarakat miskin untuk memberdayakan dirinya. Bantuan yang selama ini sebagian hanya bersifat satu arah yaitu masyarakat hanya menerima bantuan tersebut tanpa berperan serta dalam pembuatan program tersebut.
Sebenarnya tidak ada yang salah terhadap bantuan yang dperuntukkan bagi masyarakat miskin hanya saja perlu diadakan perubahan termasuk dalam pelaksanaan program tersebut. Misalnya program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (PNPM M-P). Program ini baik dalam hal pelaksanaan dan langusung menyentuh masyarakat miskin tetapi ada beberapa kendala yang terjadi di masyarakat. Menurut pengamatan saya selama ini kebanyakan bantuan yang diberikan hanya bersifat bantuan fisik yang tidak bisa diberdayakan hanya ada satu atau dua kelompok saja yang bisa diberikan bantuan ekonomi produktif, mengapa hal demikian bisa terjadi? Ada beberapa hal yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu:
1. Tidak terdapat dalam Rencana Program Jangka Mengenah (RPJM) Pronangkis dan Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) yang telah diputuskan sebelumnya.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat miskin dalam penentuan keputusan yang akan dituangkan dalam Rencana Program Jangka Menengah dan Rencana Program Jangka Panjang (RPJP).
3. Kurangnya ilmu pengetahuan tentang bagaimana berwirausaha.
Dari tiga hal di atas saling berkaitan satu sama lainnya karena bila salah satu point saja tidak terpenuhi maka akan terjadi kendala-kendala di dalam pelaksanaan program bahkan akan menimbulkan masalah baru. Pengelolaan program atau kegiatan berjalan tidak efektif karena menimbulkan tumpang tindih dalam melakukan pendataan dan juga ada desa-desa atau kelompok masyarakat yang tidak terlayani.
Dalam hal ini sebaiknya pemerintah atau pihak yang mempunyai kewenangan terhadap pelaksanaan program ini dapat mengambil langkah-langkah yang tepat sebelum memutuskan program-program yang akan diberikan kepada masyarakat agar dalam pelaksanaan dapat meminimalisir terjadinya masalah.
Pihak yang berwajib dalam hal ini Koordinator dan Fasilitator lapangan sebaiknya sebelum memberikan bantuan kepada warga miskin dapat melakukan survei dan pengambilan data yang akurat sehingga di dalam pelaksanaan program tersebut tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat yang belum tersentuh bantuan.
Di sisi lain hal itu telah dilaksanakan dengan benar tetapi kembali lagi kepada individu yang menikmati, menjalankan bantuan tersebut. Salah satunya adalah kurangnya minat dan potensi masyarakat miskin untuk berwirausaha. Hal ini tentunya tidak didukung oleh kapasitas keilmuan yang memadai sehingga dalam minat dan potensi ada tetapi sangat minim.
Alangkah baiknya ketika bantuan itu diluncurkan masyarakat telah siap dan mampu mengembangkan bantuan misalnya bantuan ekonomi produktif seperti pengadaan tenda pengantin, bengkel las, usaha warnet dan sebagainya. Artinya bahwa tidak selamanya mendapat bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan usaha yang telah terbentuk kecuali kelompok masyarakat tersebut yang membiayai seluruh aspek keberlangungan sebuah usaha baik itu skala kecil dan menengah.
Mengingat keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sudah berjalan 3 tahun silam dan akan berakhir pada tahun 2015. Dengan demikian pemerintah bersama aparatnya harus memikirkan dan menyusun program baru lagi demi untuk memberantas masalah kemiskinan di bangsa ini.
Tentunya semua itu tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan dari semua pihak baik stekholder, pemerintah, swasta, maupun masyarakat secara umum agar Indonesia benar-benar keluar dari kemiskinan dan utang-utang luar negeri. Karena dana yang digunakan oleh program pemerintah khususnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri berasal dari Bank Dunia.
Ini merupakan utang yang harus dibayar oleh pemerintah dan ketika program itu kurang begitu efektif maka mulailah kita berpikir secara rasional demi kemakmuran bangsa ini dan tidak akan menamba utang-utang yang ada tetapi bagaimana kita berpikir seberapa besar kontribusi yang kita berikan kepada negara.
Dengan demikian apabila kita berbuat kesalahan dalam melakukan sebuah kegiatan yang sifatnya demi kepentingan orang banyak apalagi masyarakat miskin dan telah melampaui batas kewajaran maka cepatlah mengambil sebuah keputusan yang tepat agar bangsa jangan terus terpuruk di mata lokal, regional, nasional maupun di kanca internasional.
Dari hasil investigasi dilapangan bahwa wargalah yang kurang berpartipasi dalam program padahal sosialisasi itu sudah dilaksanakan sebelum pelaksanaan program. Untuk itu ini merupakan tantangan yang paling berat yang harus dihadapi peleksana program pemerintah khususnya PNPM Mandiri.
Di Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan ini sudah lama terlaksa. Namun saya tidak menjamin apakah dalam pelaksanaan itu efektif atau tidak?
Salah satu contoh kegiatan PNPM Mandiri perkotaan misalnya program dana bergulir yang digulirkan kepada masyarakat miskin. Kegiatan dana bergulir yang dilaksanakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan memang dana bantuan langsung diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang bertujuan untuk ekonomi produktif misalnya masyarakat yang mendapat bantuan membuka usaha yang skalanya kecil mengingat bantuan yang diberikan hanya berkisar kurang lebih Rp.2.000.000 rupiah dalam satu kelompok masyarakat dengan jumlah tiap kelompok sebanyak 5 orang.
Harapan bahwa dengan adanya danna bergulir tersebut dapat memberikan arah baru dalam hidupnya namun tidak banyak menuai menimbulkan masalah yang berdampak pada masalah yang baru yang tidak diharapkan. Hal demikian dapat terjadi karena faktor tidak mengetahui wirausaha dengan baik dan kurangnya pemahaman segmen pasar yang sedang berkembang di pasar-pasar lokal sehingga menimbulkan kegagalan dalam usaha yang dirincinya dari bantuan permodalan dari PNPM Mandiri Perkotaan. Bahkan uang yang digulirkan tidak dapat dikembalikan lagi karena berbagai alasan.
Sebagai contoh kasus yang terjadi di kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari tentang dana bergulir pada tahun anggaran 2009 yaitu dana yang digulirkan oleh PNPM Mandiri Perkotaan tidak dapat dikembalikan dana tersebut. Dari data menyebutkan bahwa jumlah dana yang digulirkan pada tahap itu sebesar 77.000.000 juta rupiah dan yang tersisa di kas Unit Pengelola Keuangan Hanya sekitar 6. 000.000 juta rupiah saja.
Dari contoh-contoh kasus diatas dapat menarik kesimpulan bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya harus benar-benar dilaksanankan sesuai prosedur yang ada.
E. Kesimpulan Dan Rekomendasi
Berdasarkan pembahasan yang tersebut di atas maka p[enulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri baik itu yang dilaksanakan di tataran Kota maupun di tataran Desa sudah cukup baik meskipun masih banyak kendala yang terjadi di masyarakat. Ada beberapa kesimpulan yang penulis utarakan diantaranya:
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perlu dibenahi tentang pendataan warga miskin agar dalam pelaksanaan kegiatan tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat miskin lainnya.
2. PNPM Mandiri masih menimbulkan masalah yang baru dalam penanggulan kemiskinan yaitu masih banyaknya penyelewengan dana yang dilakukan oleh penerima bantuan khususnya bagi dana bergulir.
Dari pembahasan serta kesimpulan di atas penulis merekomendasikan beberapa hal yaitu:
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ini sangat baik bila di dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat ekonomi produktif baik dalam skala kecil maupun skala menengah.
2. PNPM Mandiri sebaiknya dapat menyelenggarakan pelatihan berwirausahan disamping pelatihan lain yang telah dilakukan selama ini agar dalam menerima bantuan dapat efektif dalam kelangsungan hidup mereka dan bersifat usaha jangka panjang.
Di sisi lain dapat menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat miskin yang bisa digunakan dikesempatan lain dalam menjalani hidupnya.
3. PNPM Mandiri sebaiknya bisa melakukan pendataan yang akurat disamping mendapat data dari kelurahan atau RW sehingga dalam pelaksanaan program dapat benar-benar mereka yang mayoritas dalam tataran kemiskinan.
BAB III
Daftar Pustaka
www.bps.go.id
http://www.tkpkri.org
http://www.pnpm-mandiri.org
Dokumen PNPM Mandiri Kota Kendari Kelurahan Mokoau: 2009
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan alhamndulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan.
Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia sudah dilanda oleh kemiskinan baik itu kemiskinan secara individu maupun kemiskinan absolut serta kemiskinan relatif. Sejak itulah bangsa Indonesia bertekad untuk menghapuskan kemiskinan dari bumi pertiwi bahkan dituangkan dalam konstitusi negara yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.
Pemerintah berusaha tahun demi tahun dalam merencanakan penanggulangan kemiskinan misalnya, Impres Desa Tertinggal (IDT), Perkreditan Rakyat, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Beras, Raskim, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan lain sebaginya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
Betapa banyaknya program-program kemiskinan yang dilakukan selama ini namun hingga hari ini kemiskinan itu masih melilit di bangsa ini. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Program Pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan yaitu pada Program Nasional Pemberdayaan Kemiskinan.
Didalam karya tulis ini penulis mengangkat tema tema tentang Penanggulangan Kemiskinan ditinjau dari program pemerintah khusunya PNPM Mandiri.
DAFTAR ISI
BAB I
KATA PENGANTAR....................................................................................
DAFTAR ISI..................................................................................................
RINGKASAN ..............................................................................................
BAB II
A. Pendahuluan .......................................................................................
1. Latar Belakang .............................................................................
2. Rumusan Masalah ........................................................................
3. Gagasan Penulis ...........................................................................
4. Tujuan dan Manfaat .....................................................................
B. Tinjauan Pustaka ................................................................................
2.1 Konsep Kemiskinan di Indonesia ................................................
2.2 Jenis-Jenis Kemiskinan ................................................................
C. Metode Penulisan ...............................................................................
D. Analisis dan Sintesis ...........................................................................
1.1 Penyebab Kemiskinan ..................................................................
1.2 Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ...........
E. Kesimpulan dan Rekomendasi ...........................................................
BAB III
Daftar Pustaka .........................................................................................
DAFTAR BAGAN
Bagan 1 ...................................................................................................
RINGKASAN
Kemiskinan adalah rendahnya nilai tatanan kehidupan di suatu daerah, baik di perkotaan maupun di pedesaaan, serta yang menyangkut masalah moral, materil maupun spiritual.
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan di indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain sebagai berikut yaitu:
Tingkat kemiskinan cukup banyak.
Mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (produktivitas tenaga kerja).
Tingkat inflasi.
Tingkat Infestasi.
Alokasi serta kualitas sumber daya alam.
Tingkat dan jenis pendidikan.
Etos kerja dan motivasi pekerja.
Pemerintah ridak hal tersebut terjadi secara terus menerus sehingga ia melakukan program-program penanggulangan kemiskinan seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
PNPM Mandiri yang dilaksanakan selama ini juga masih menuai masalah antara lain:
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perlu dibenahi tentang pendataan warga miskin agar dalam pelaksanaan kegiatan tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat miskin lainnya.
2. PNPM Mandiri masih menimbulkan masalah yang baru dalam penanggulangan kemiskinan yaitu masih banyaknya penyelewengan dana yang dilakukan oleh penerima bantuan khususnya bagi dana bergulir.
Penulis juga merekomendasikan beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menunjang keberhasilan PNPM Mandiri yaitu sebagai berikut:
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ini sangat baik bila di dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat ekonomi produktif baik dalam skala kecil maupun skala menengah.
2. PNPM Mandiri sebaiknya dapat menyelenggarakan pelatihan berwirausaha disamping pelatihan lain yang telah dilakukan selama ini agar dalam menerima bantuan dapat efektif dalam kelangsungan hidup mereka dan bersifat usaha jangka panjang.
Di sisi lain dapat menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat miskin yang bisa digunakan dikesempatan lain dalam menjalani hidupnya.
3. PNPM Mandiri sebaiknya bisa melakukan pendataan yang akurat disamping mendapat data dari kelurahan atau RW sehingga dalam pelaksanaan program dapat benar-benar mereka yang mayoritas dalam tataran kemiskinan.
BAB II
A. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Kemiskinan merupakan keadaan dimana tidak terpenuhinya kebutuhan, baik berupa harta, pendidikan, pekerjaan, teknologi dan sebagainya. Di tanah air kita sejak awal hingga sekarang persoalan kemiskinan tak kunjung juga selesai walaupun dalam data statistik menunjukkan bahwa angka kemiskinan setiap tahunnya menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional menyebutkan bahwa Angka prosentase kemiskinan di Indonesia berturut-turut dari 2001 hingga 2007 adalah 18,40%, 18,20%, 17,42%, 16,66%, 15,97%, 17,75% dan 16,58%.
Jika melihat lebih jauh dari data di atas bahwa angka rata-rata penurunan setiap tahun hanya turun berkisar 1, 1 %. Mengapa ini bisa terjadi? Bukankah sejak pertama bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan andil yang besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya program-program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan: pertama, program- program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Raskim, Bantuan Eksodus dan lain-lain. Hal ini merupakan hanya bantuan yang akan berindikasi pada ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan karena tidak didasarkan pada pemberdayaan masyarakat menuju masa depan yang bisa mandiri tanpa bantuan secara terus menerus hingga menimbulkan utang luar negari.
Pemerintah juga harus dapat menciptakan program-program yang lebih ke arah ekonomi produktif sehingga masyarakat dapat membuat sebuah usaha secara permanen dengan bantuan dari program pemerintah dan ini tidak berdampak pada kerugian.
Kedua, minimnya pemahaman dari pihak yang terkait karena dalam pembuatan program ditentukan secara nasional padahal tanah air kita memiliki banyak pulau, suku dan kebudayaan yang pasti akan berbeda-beda terhadap kelangsungan hidup masyarakatnya. Contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur merasa kesulitan dalam menyalurkan beras untuk orang miskin karena adanya dua data angka kemiskinan yang sangat berbeda antara Badan Pusat Statistik dan Badan Koodinasi Keluarga Berencan Nasional (BKKBN) pada saat itu.
Di satu pihak angka kemiskinan Sumba Timur yang dihasilkan BPS pada tahun 1999 adalah 27%, sementara angka kemiskinan dihasilkan BKKBN pada tahun yang sama mencapai 84%. Dari kedua angka ini cukup menyulitkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan-bantuan karena data yang digunakan untuk target rumah tangga adalah data BKKBN, sementara alokasi bantuan didasarkan pada angka BPS.
Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi seperti di atas tentang penanggulangan kemiskinan di indoensia maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang penanggulangan kemiskinan di Indonesia dari perspektif program pemerintah secara nasional khususnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat masalah tentang bagaimana kemiskinan di Indonesia yang belum terhapus hingga hari ini padahal sudah banyak program telah dilaksanakan termasuk PNPM Mandiri oleh pemerintah maupun pihak yang terkait?
Berdasarkan data persentase kemiskinan di Indonesia berturut-turut mulai dari tahun 2001 hingga tahun 2007 adalah 18,40%, 18,20%, 17,42%, 16,66%, 15,97%, 17,75% dan 16,58%. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat keberhasilan dari program-program yang telah dilaksanakan pemerintah selama ini masih belum efektif secara menyeluruh meskipun itu telah mengurangi persentase angka kemiskinan pertahunnya.
1.3 Gagasan Penulis
Berkaitan dengan itu maka penulis menawarkan gagasan dalam menyusun sebuah program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang selama ini tidak diberdayakan oleh pemerintah maupun pihak yang terkait. Program tersebut antara lain bantuan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin yang terlebih dahulu mengikuti pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh dinas yang mempunyai keahlian di bidang ini agar dalam melakukan sebuah usaha di tengah persaingan global dapat bersaing secara kompetitif dengan pengusaha yang lain yang telah lama memulai usaha. Hal ini tentunys tidak terlepas dari minat dan potensi masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Sulawesi Tenggara pada khususnya, karena walaupun dilaksanakannya program tersebut tetapi ini kembali kepada individu atau mayarakat yang menjalankan program tersebut.
Karena keberhasilan dari sebuah program akan terwujud ketika masyarakat sudah maju dan mandiri serta tidak bergantung sepenuhnya kepada donatur dalam hal ini pemerintah baik ditingkat pusat, daerah, maupun ditingkat kelurahan.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan karya tulis ini adalah menjelaskan bagaimana kemiskinan di Indonesia agar terhapus dengan adanya program-program pemerintah maupun pihak yang terkait. Sedangkan manfaat yang akan dicapai adalah dapat menjadi solusi yang tepat dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia khususnya pada bidang program pemerintah pada masa yang akan datang. Sebagai bangsa Indonesia tidak ada kata terlambat dalam berwirausaha demi mencapi masyarakat yang sejahtera adil dan makmur sesuai dengan amanah konstitusi negara kita.
B. TINJAUAN PUSTAKA
1.1 Konsep Kemiskinan di Indonesia
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain diantaranya tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.
Kemiskinan adalah kondisi dimana sesorang atau kelompok orang baik laki-laki maupun perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat. Konsep ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang menyatakan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya, dalam hal ini layaknya orang mampu.
Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan bahwa kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan atau pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.
Sedangkan dari pendapat para pakar ekonomi melihat bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah kemiskinan periodik atau kemiskinan musiman artinya kemiskinan dapat terjadi manakala daya beli masyarakat menurun atau rendah. Sedangkan, kemiskinan individu dapat terjadi pada setiap anggota masyarakat, terutama kaum cacat fisik atau mental, anak-anak yatim, dan kelompok kelompok lanjut usia.
Pengertian lain disampaikan oleh Prof. Mubiyarto menyebutkan bahwa konsep kemiskinan adalah rendahnya taraf kehidupan suatu masyarakat baik yang berada di pedesaan maupun yang berada di daerah perkotaan. Dari konsep-konsep di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan tersebut secara global dapat disebutkan : Kemiskinan adalah rendahnya nilai tatanan kehidupan di suatu daerah, baik di perkotaan maupun di pedesaaan, serta yang menyangkut masalah moral, materil maupun spiritual.
1.2 Jenis-Jenis Kemiskinan
Ada berbagai jenis kemisikinan yang terjadi pada bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut: Pertama adalah kemiskinan absolut yaitu kemiskinan yang terjadi pada masyarakat dimana kebutuhan-kebutuhan yang minimum tidak dapat terpenuhi. Kedua adalah kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang terjadi akibat dari distribusi pendapatan rata-rata. Hal ini tergantung pada perspektif individu terhadap pendapatan yang dihasilkan perbulan dengan orang lain. Misalnya ketika anda mengetahui seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan yang mempunyai level yang sama terhadap anda dan memiliki gaji di atsa 7 juta perbulan sedangkan anda hanya sekitar 5 juta perbulan maka pada situasi inilah anda telah mengalami kemiskinan relatif.
Kemiskinan relatif ini terjadi pada siapa saja kecuali yang tidak mempunyai penghasilan karena sifatnya yang bergantung pada persperktif pikiran seseorang. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan tersebut antara lain sebagai berikut:
a) Kesenjangan sosial yang berlebihan, ini mungkin berhubungan dengan strata sosial.
b) Ketidakadilan Strukural.
c) Efek Pameran Barang-barang konsumtif (demonstration effects).
Kemiskinan ini juga memiliki dampak yang lebih besar daripada kemiskinan absolut. Karena dapat membakitkan emosi dan kemarahan yang lebih cepat dari apa yang belum dipikirkan seseorang yang berakibat pada kerusuhan, kejahatan dan tindakan kekerasan.
Inilah yang terjadi di negeri ini, pemerintah tidak mampu dalam mengatasi kemiskinan Absolut. Secara tidak sadar pemerintah dari tahun ke tahun terus menurus menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat menimbulkan terjadinya kemiskinan relatif. Sebagai contoh adanya pemberian tunjangan bagi pejabat baik itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), birokrat dan sebagainya yang nilainya lebih besar bahkan berlipat ganda dengan nilai penghasilan setahun oleh masyarakat miskin di Indonesia.
Maka ada sebuah kelompok yang paling ditakuti oleh pemerintah saat ini yaitu kaum muda miskin yang berpendidikan tinggal di kota. Karena kelompok inilah yang harus dicegah dan dijaga oleh pemerintah agar tidak menimbulkan kemarahan yang instan dan untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1.2 Penanggulangan Kemiskinan
Dalam menangani kemiskinan bangsa Indonesia adalah hal yang menarik untuk dipahami secara seksama karena menyangkut kesejahteraan dan kemakmuran bangsa ini sehingga dapat keluar dari belenggu kemiskinan yang selama ini melanda bangsa ini.Untuk itu bangsa ini harus dapat melakukan terobosan-terobosan yang cepat dan tepat dalam menangani masalah kemiskinan khususnya pada aspek ekonomi masyarakat.
Dalam teori ekonomi menjelaskan bahwa untuk memutuskan mata rantai lingkaran kemiskinan dapat dilakukan dengan peningkatan keterampilan sumber daya manusianya, penambahan modal investasi, dan mengembangkan teknologi.
Diharapkan bahwa dengan adanya bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keadaan ekonomi masyarakat sehingga dapat menigkatkan produktifitas hidupnya. Di negara-negara maju seperti Amereka Serikat, penanggulangan kemiskinan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara bagian, memperbaiki kondisi permukiman perkotaan dan perdesaan, perluasan kesempatan pendidikan dan kerja untuk para pemuda, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi orang dewasa, dan pemberian bantuan kepada kaum miskin usia lanjut.
Dalam penanganan kemiskinan juga bukan hanya pemerintah yang melaksanakan namun harus didukung oleh seluruh elemen-elemen yang ada baik itu dari pihak masyarakat sendiri maupun dari pihak instansi lain yang berkaitan langsung dengan masalah kerakyatan agar dalam penentasannya dapat menuai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan bersama.
C. Metode Penulisan
Dalam karya tulis ini metode yang digunakan adalah metode perspektif atau pendekatan, yaitu dengan melihat bagaimana program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan dibangsa ini yang mempunyai titik kajian pada program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.
Sedangkan dalam pengumpulan data-data yang mendukung dalam karya tulis ini adalah dengan studi pustaka, hasil investigasi dan dokumen-dokumen elektronik yang relevan dengan masalah penangggulangan kemiskinan khususnya di Indonesia.
Untuk pengolahan data tentang angka kemiskinan di Indonesia dan Sulawesi Tenggara pada khususnya yaitu didasarkan pada pengolahan data Badan Pusat Statistik (BPS). Dan dalam pembahasan masalah dalam karya tulis ini menggunakan analisis sintesis untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat dan akhirnya direkomendasikan dengan harapan bahwa dapat menjadi solusi kedapan dalam penanggulangan kemiskinan.
D. Analisis dan Sintesis
1.1 Penyebab Kemiskinan di Indonesia
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan di indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain sebagai berikut yaitu:
Tingkat kemiskinan cukup banyak.
Mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (produktivitas tenaga kerja).
Tingkat inflasi.
Tinggat Infestasi.
Alokasi serta kualitas sumber daya alam.
Tingkat dan jenis pendidikan.
Etos kerja dan motivasi pekerja.
1.2 Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Kemiskinan merupakan hal yang tak terelakkan bagi negara berkembang tak terkecuali bagi negara Indonesia. Sejak setelah kemerdekaan bangsa ini tidak terlepas dari belenggu kemiskinan.
Namun pemerintah selama ini tidak hanya tinggal diam terhadap masalah kemiskinan yang melanda masyarakat bangsa ini bahkan mereka telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Misalnya dengan meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, menyediakan fasilitas kredit yang diperuntukkan untuk warga miskin, membangun infrastruktur di tempat permukiman yang kumuh, dan lain-lain.
Pertanyaan kemudian yang muncul adalah apakah seluruh program tersebut dapat terlaksana dengan benar? sejauh mana keefektifan seluruh program-program tersebut? dapatkah mensejahterakan masyarakat miskin?
Untuk menjawab pertanyaan tadi kita mereview kembali terhadap program-program pemerintah yang telah dilaksanakan selama ini sehingga dapat menemukan jawaban yang sebenarnya. Pemerintah tidak salah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, tetapi kita tidak dapat ingkari bahwa sebagian dalam pelaksanaan program tersebut masih belum mendapat hasil yang maksimal dan benar-benar menentaskan kemiskinan.
Pada umumnya masyarakat miskin di indonesia tidak memiliki surplus pendapatan untuk bisa ditabung bagi pembentukan modal masa yang akan datang hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bukan hanya itu tetapi juga porsi anggaran penanggulangan kemiskinan pada APBD masih belum memadai, rata-rata sekitar 8 – 12 % dari total APBD Provinsi (TKPK, 2006).
Sebab lain yang menyebabkan kurang efektifnya keberhasilan program yang dilakukan pemerintah adalah kurangnya ruang gerak bagi masyarakat miskin untuk memberdayakan dirinya. Bantuan yang selama ini sebagian hanya bersifat satu arah yaitu masyarakat hanya menerima bantuan tersebut tanpa berperan serta dalam pembuatan program tersebut.
Sebenarnya tidak ada yang salah terhadap bantuan yang dperuntukkan bagi masyarakat miskin hanya saja perlu diadakan perubahan termasuk dalam pelaksanaan program tersebut. Misalnya program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (PNPM M-P). Program ini baik dalam hal pelaksanaan dan langusung menyentuh masyarakat miskin tetapi ada beberapa kendala yang terjadi di masyarakat. Menurut pengamatan saya selama ini kebanyakan bantuan yang diberikan hanya bersifat bantuan fisik yang tidak bisa diberdayakan hanya ada satu atau dua kelompok saja yang bisa diberikan bantuan ekonomi produktif, mengapa hal demikian bisa terjadi? Ada beberapa hal yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu:
1. Tidak terdapat dalam Rencana Program Jangka Mengenah (RPJM) Pronangkis dan Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) yang telah diputuskan sebelumnya.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat miskin dalam penentuan keputusan yang akan dituangkan dalam Rencana Program Jangka Menengah dan Rencana Program Jangka Panjang (RPJP).
3. Kurangnya ilmu pengetahuan tentang bagaimana berwirausaha.
Dari tiga hal di atas saling berkaitan satu sama lainnya karena bila salah satu point saja tidak terpenuhi maka akan terjadi kendala-kendala di dalam pelaksanaan program bahkan akan menimbulkan masalah baru. Pengelolaan program atau kegiatan berjalan tidak efektif karena menimbulkan tumpang tindih dalam melakukan pendataan dan juga ada desa-desa atau kelompok masyarakat yang tidak terlayani.
Dalam hal ini sebaiknya pemerintah atau pihak yang mempunyai kewenangan terhadap pelaksanaan program ini dapat mengambil langkah-langkah yang tepat sebelum memutuskan program-program yang akan diberikan kepada masyarakat agar dalam pelaksanaan dapat meminimalisir terjadinya masalah.
Pihak yang berwajib dalam hal ini Koordinator dan Fasilitator lapangan sebaiknya sebelum memberikan bantuan kepada warga miskin dapat melakukan survei dan pengambilan data yang akurat sehingga di dalam pelaksanaan program tersebut tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat yang belum tersentuh bantuan.
Di sisi lain hal itu telah dilaksanakan dengan benar tetapi kembali lagi kepada individu yang menikmati, menjalankan bantuan tersebut. Salah satunya adalah kurangnya minat dan potensi masyarakat miskin untuk berwirausaha. Hal ini tentunya tidak didukung oleh kapasitas keilmuan yang memadai sehingga dalam minat dan potensi ada tetapi sangat minim.
Alangkah baiknya ketika bantuan itu diluncurkan masyarakat telah siap dan mampu mengembangkan bantuan misalnya bantuan ekonomi produktif seperti pengadaan tenda pengantin, bengkel las, usaha warnet dan sebagainya. Artinya bahwa tidak selamanya mendapat bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan usaha yang telah terbentuk kecuali kelompok masyarakat tersebut yang membiayai seluruh aspek keberlangungan sebuah usaha baik itu skala kecil dan menengah.
Mengingat keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sudah berjalan 3 tahun silam dan akan berakhir pada tahun 2015. Dengan demikian pemerintah bersama aparatnya harus memikirkan dan menyusun program baru lagi demi untuk memberantas masalah kemiskinan di bangsa ini.
Tentunya semua itu tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan dari semua pihak baik stekholder, pemerintah, swasta, maupun masyarakat secara umum agar Indonesia benar-benar keluar dari kemiskinan dan utang-utang luar negeri. Karena dana yang digunakan oleh program pemerintah khususnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri berasal dari Bank Dunia.
Ini merupakan utang yang harus dibayar oleh pemerintah dan ketika program itu kurang begitu efektif maka mulailah kita berpikir secara rasional demi kemakmuran bangsa ini dan tidak akan menamba utang-utang yang ada tetapi bagaimana kita berpikir seberapa besar kontribusi yang kita berikan kepada negara.
Dengan demikian apabila kita berbuat kesalahan dalam melakukan sebuah kegiatan yang sifatnya demi kepentingan orang banyak apalagi masyarakat miskin dan telah melampaui batas kewajaran maka cepatlah mengambil sebuah keputusan yang tepat agar bangsa jangan terus terpuruk di mata lokal, regional, nasional maupun di kanca internasional.
Dari hasil investigasi dilapangan bahwa wargalah yang kurang berpartipasi dalam program padahal sosialisasi itu sudah dilaksanakan sebelum pelaksanaan program. Untuk itu ini merupakan tantangan yang paling berat yang harus dihadapi peleksana program pemerintah khususnya PNPM Mandiri.
Di Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan ini sudah lama terlaksa. Namun saya tidak menjamin apakah dalam pelaksanaan itu efektif atau tidak?
Salah satu contoh kegiatan PNPM Mandiri perkotaan misalnya program dana bergulir yang digulirkan kepada masyarakat miskin. Kegiatan dana bergulir yang dilaksanakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan memang dana bantuan langsung diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang bertujuan untuk ekonomi produktif misalnya masyarakat yang mendapat bantuan membuka usaha yang skalanya kecil mengingat bantuan yang diberikan hanya berkisar kurang lebih Rp.2.000.000 rupiah dalam satu kelompok masyarakat dengan jumlah tiap kelompok sebanyak 5 orang.
Harapan bahwa dengan adanya danna bergulir tersebut dapat memberikan arah baru dalam hidupnya namun tidak banyak menuai menimbulkan masalah yang berdampak pada masalah yang baru yang tidak diharapkan. Hal demikian dapat terjadi karena faktor tidak mengetahui wirausaha dengan baik dan kurangnya pemahaman segmen pasar yang sedang berkembang di pasar-pasar lokal sehingga menimbulkan kegagalan dalam usaha yang dirincinya dari bantuan permodalan dari PNPM Mandiri Perkotaan. Bahkan uang yang digulirkan tidak dapat dikembalikan lagi karena berbagai alasan.
Sebagai contoh kasus yang terjadi di kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari tentang dana bergulir pada tahun anggaran 2009 yaitu dana yang digulirkan oleh PNPM Mandiri Perkotaan tidak dapat dikembalikan dana tersebut. Dari data menyebutkan bahwa jumlah dana yang digulirkan pada tahap itu sebesar 77.000.000 juta rupiah dan yang tersisa di kas Unit Pengelola Keuangan Hanya sekitar 6. 000.000 juta rupiah saja.
Dari contoh-contoh kasus diatas dapat menarik kesimpulan bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya harus benar-benar dilaksanankan sesuai prosedur yang ada.
E. Kesimpulan Dan Rekomendasi
Berdasarkan pembahasan yang tersebut di atas maka p[enulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri baik itu yang dilaksanakan di tataran Kota maupun di tataran Desa sudah cukup baik meskipun masih banyak kendala yang terjadi di masyarakat. Ada beberapa kesimpulan yang penulis utarakan diantaranya:
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perlu dibenahi tentang pendataan warga miskin agar dalam pelaksanaan kegiatan tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat miskin lainnya.
2. PNPM Mandiri masih menimbulkan masalah yang baru dalam penanggulan kemiskinan yaitu masih banyaknya penyelewengan dana yang dilakukan oleh penerima bantuan khususnya bagi dana bergulir.
Dari pembahasan serta kesimpulan di atas penulis merekomendasikan beberapa hal yaitu:
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ini sangat baik bila di dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat ekonomi produktif baik dalam skala kecil maupun skala menengah.
2. PNPM Mandiri sebaiknya dapat menyelenggarakan pelatihan berwirausahan disamping pelatihan lain yang telah dilakukan selama ini agar dalam menerima bantuan dapat efektif dalam kelangsungan hidup mereka dan bersifat usaha jangka panjang.
Di sisi lain dapat menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat miskin yang bisa digunakan dikesempatan lain dalam menjalani hidupnya.
3. PNPM Mandiri sebaiknya bisa melakukan pendataan yang akurat disamping mendapat data dari kelurahan atau RW sehingga dalam pelaksanaan program dapat benar-benar mereka yang mayoritas dalam tataran kemiskinan.
BAB III
Daftar Pustaka
www.bps.go.id
http://www.tkpkri.org
http://www.pnpm-mandiri.org
Dokumen PNPM Mandiri Kota Kendari Kelurahan Mokoau: 2009
Postingan
1 komentar:
Izin copy paste :)
Posting Komentar